Google+ Badge

my blog's

Minggu, 13 Mei 2012

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


BAB 1
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
A. Pengantar
1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kelompok MPK
Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat
dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan generasi penerus, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara,
secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka
yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,
bangsa, negara dan hubungan internasionalnya.
Melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dilahirkan
generasi yang sadar dan terdidik. Pendidkan dimaksudkan mengarah pada 2
(dua) aspek. Pertama, pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan
pengalaman akademis, ketrampilan profesional, ketajaman dan kedalaman
intelektual, kepatuhan pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (it is matter of
having). Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian atau jatidiri
menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited kepada kepentingan
bangsa (it is matter of being).
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Tinggi adalah:
1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Sesuai dengan harapan, bahwa Pendidikan Tinggi dikembangkan dan
peranan perguruan tinggi diarahkan untuk:
1) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni serta pusat kegiatan penelitian sesuai
dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang.
2) Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa
tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3) Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah
yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
Peranan Perguruan Tinggi makin ditingkatkan, antara lain dengan
cara:
1) Menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademik dalam bentuk yang
kreatif, konstruktif, dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat
bagi masyarakat dan pembangunan.
2) Melanjutkan usaha-usaha ke arah intregasi dan konsolidasi kegiatan
mahasiswa dan cendikiawan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya
dalam wadah-wadah yang efektif sehingga mereka dapat
mengembangkan prestasi-prestasi serta partisipasi yang positif.
Secara umum Visi MPK diperguruan tinggi menjadi sumber nilai dan
pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Misi MPK diperguruan tinggi
bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama
dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasai dengan rasa
tanggungjawab kemanusiaan. Sedangkan kompetensi MPK bertujuan
menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan
luas sebagai manusaia intelaktual.
Substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup: (a)
Pengantar; (b) Hak Asasi Manusia; (c) Hak dan Kewajiban Warganegara; (d)
Bela Negara; (e) Demokrasi; (f) Wawasan Nusantara; (g) Ketahanan Nasional;
(h) Politik Strategi Nasional (Dikti, 2002 : 4).
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warganegara R.I. diharapkan
mampu : memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan
konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945.
Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi
manusia warganegara Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai,
memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya.
2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Bangsa Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan serta
kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pandangan bangsa
Indonesia mengenai pembelaan negara tercermin dalam Pembukaan dan
batang tubuh UUD 1945 yaitu, (a) bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atasa dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (b) Pemerintah negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. (c) menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara
untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada
kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia menentang segala macam
penjajahan dalam berbagi bentuk dan menganut politik bebas aktif. Oleh
karena itu, pertahanan keamanan negara keluar bersifat defensif aktif yang
berarti tidak agresif dan tidak ekspansif dan sejauh kepentingan nasional tidak
terancam, tidak akan mulai menyerang. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia
dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan bersifat
kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak dapat
dipisahkan dengan perjuangan bangsa dalam rangka mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Pada awalnya keikutsertaan
rakyat Indonesia dalam perjuangan bersenjata belum diatur oleh Pemerintah
atau belum terorganisasi secara tertib.
Dalam rangka melawan kembalinya penjajah di tanah air Indonesia
pada waktu itu yang berfungsi sebagai kekuatan pokok bersenjata adalah:
Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian sebagaimana seharusnya bahwa
tiap negara mempunyai angkatan perang yang lazim disebut tentara, maka
BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan dalam
waktu yang tidak lama berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang
singkatannya masih tetap TKR. Kemudian nama TKR berubah menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI), yang akhirnya nama TRI berubah lagi
menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sampai sekarang.
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menempuh
kebijaksanaan baru, bahwa mulai tahun anggaran 1973/1974 pendidikan
Walawa dihentikan, dan untuk selanjutnya menjadi:
1) Pendidikan Kewiraan, dan
2) Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD).
Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dan
pelajar Indonesia dalam masa revolusi fisik ikut aktif dalam perjuangan
bersenjata untuk mempertahankan bangsa dan negaranya.
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dimaksudkan
untuk:
1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara
santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik
dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang
bertanggung jawab.
2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi
dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan
serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan
bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap
mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta didik dengan
perilaku yang:
a. beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati
nilai-nilai falsafah bangsa.
b. berbudi luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara.
d. bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara.
e. aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara.
B. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian HAM
Dalam Tap MPR No. XVII / 1998, HAM adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia: secara kodrati, universal dan abadi, sebagai
anugerah tuhan YME.
Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ketentuan Umum, pasal 1
sub 1).
2. Pengakuan atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama sebagai Manusia
Hidup di Dunia
Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa HAM berkembang melalui
tahap-tahapan dalam beberapa naskah. Naskah tersebut adalah sebagai berikut
(Budiarjo, 1998 : 120-121) :
a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215)
b. Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689)
c. Declaration des droits de I’homme et du citoyan (Pernyataan hak-hak
manusia dan warga negara, 1789)
d. Bill of Rights (Undang-Undang Hak)
Yang sangat terkenal adalah 4 (empat) hak yang dirumuskan oleh
Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rosevelt pada permulaan PD II. Hakhak
tersebut terkenal dengan istilah The Four Freedoms (empat kebebasan)
yaitu :
a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of
speech)
b. Kebebasan beragama (freedom of religion)
c. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)
3. Penghargaan dan Penghormatan atas Hak-Hak Manusia dengan
Perlindungan Hukum di Indonesia.
Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tersebar dalam
beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 34. Akan tetapi hak-hak asasi
yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat.
Dalam perkembangannya sesuai tuntutan masyarakat global maka masalah
HAM di Indonesia diatur dalam :
a. Kep. Pres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
b. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM
c. UU No. 39 / 1999 tentang HAM
d. UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM
e. Perubahan Ke-empat UUD 1945 / 2002
C. Hak dan Kewajiban Warganegara
1. Pengertian Bangsa dan Negara
a. Bangsa
Pengertian bangsa kiranya mengandung intisari adanya elemen pokok
berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama
membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang
dimaksud adalah aspek kerohaniannya.
b. Negara
Negara adalah alat dari sesuatu masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat,
disamping itu juga menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang timbul oleh
karena adanya hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat.
Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur pokok
sebagai syarat. Unsur-unsur esensial negara yaitu rakyat, wilayah, dan
pemerintahan yang berdaulat.
1) Rakyat
Rakyat atau penduduk yaitu suatu kelompok manusia yang merupakan
suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat yang tertentu.
2) Wilayah
Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara.
3) Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki
kekuasaan tinggi, yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan lainnya.
2. Proses Berbangsa dan Bernegara
3. Kerangka Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional
c. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional
d. Ketahanan Nasional sebagai Pendekatan Konsepsional
Keterkaitan (hubungan) antara kedudukan Pancasila sebagai falsafah,
ideologi dan dasar negara kesatuan RI yang secara resmi tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.
4. Warga negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara
a. Warga negara
Warga negara adalah salah satu tiang negara, disamping kedua tiang
yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah. Karena warga negara merupakan
tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan warga negara sangatlah penting
dalam suatu negara.
b. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara, telah diatur menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
D. Bela Negara
1. Makna Bela Negara
Dalam menyelenggarakan Hankamnas, setiap warga megara
mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh UUD 1945
yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran,
tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan
negara.
Upaya Hankamneg mencakup pembentukan dan penggunaan sumber
daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan
negara. Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat dalam upaya Hankamneg
diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara (UU No. 3 tahun 2002). Usaha pembelaan negara
tertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya.
2. Implementasi Bela Negara
Dalam upaya bela negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap
warganegara, implementasinya dapat ditempuh melalui:
a. Lingkungan Pendidikan - - jalur pendidikan formal.
Melalui pendidikan penduluan bela negara (PPBN)
b. Lingkungan pekerjaan - - - jalur pendidikan nonformal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk karyawan yang selalu
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Lingkungan Pemukiman - - - jalur pendidikan informal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk masyarakat yang dapat
memahami nilai-nilai perjuangan bangsa.
E. Demokrasi
1. Konsep demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang
berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti
pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang
kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan
negara.
2. Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Masa 1945-1959
Periode pemerintahan ini demokrasinya adalah demokrasi
parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam
sejarah politik Indonesia.
b. Masa 1959-1965
Periode ini adalah periode demokrasi terpimpin.
c. Masa 1965 - ...
Pemberontakan G30S / PKI merupakan titik kulminasi dari
pertarungan atau tarik ulur politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.
3. Prospek Demokrasi di Indonesia
Satu hal lagi yang sangat jelas adalah peningkatan proporsi orang yang
mengalami peningkatan kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari
besarnya jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu.
BAB 2
WAWASAN NUSANTARA
A. Pengertian Wawasan Nusantara
Kehidupan suatu bangsa dalam pertumbuhan dan perkembamgannya
di pengaruih oleh berbagai faktor yang bersifat timbal balik , baik bersifat
fisik maupun yang bersifat fisik maupun yang bersifat nonfisik . Hakekat
Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan menyeluruh dalam lingkup
nusantara demi kepentingan nasional Indonesia .Atau dengan pengertian
lengkap ,Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap Bangsa
Indonesia mengeani diri dan lingkungannya yang serba beragam dan berniali
setrategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap
menghargai dan menghormati kebhninekaan di dalam setiap aspek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan .
B. Wawasan Nusantara dan Geopolotik
Geopolitik ( geo =bahasa Yunani = bumi ) adalah politik yang tidak
lepas dari penagaruh leatak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah
hidup. Inti politik ialah kekuatan .Karena penggunaan kekuatan itu sangat
penting ,perlu ada pengertian serta pembatasan ar peti kekuatan dan
penggunannya sesuai dengan nilai-nilai moral .
Inti pendapat Ratezel ialah konsep ruang yang ditempati oleh
kelompok- polotik .Arti Negara harus dapat meningkatkan kekuatan
masionalnya Pengembanganya kekuatan nasional itu bertujuan :
1. Ke dalam ,untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis
2. Ke luar ,untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik .
Pokok-pokok teori Karal Haushofer yang didasarkan pada pandangan
Ratszel dan Kjellen :
1. Kekuasaan imperum daratan yang kompak dan mengejar kekuasan
imperum maritim dan akan menguasi pengawasan di lautan .
2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul ( Jermab, Italia ,Jepang ) dan
akan menguasi Eropa , Afrika dan Asia Barat .
Sehubungan dengan konsep geopolotik dan geostrategi ,perlu pula
diketahi beberapa konsep kekuatan .
1. Konsep kekuatan di darat (wawasan benua ) yang dikemukakan oleh Sir
Halford Mackinder (1861- 1947 ) dan Karl Haushofer .
2. Konsep kekuatan di lautan ( Wawasn Bahari ) yang di kemukan oleh Sri
Walter Raleigh ( 1554 – 1618) dan Alferd Thayer Mahan .
3. Konsep kekuatan di udara ( Wawasan Dirgantara ); dicetuskan oleh
Mitchell (1877-1946 ) , A. Savensky ( 1894-....) ,Guilio Douchet (1869-1930)
, dan J.F. Charles Fuller ( 1878-.....) .
4. Teori derah bats ( Rimland ) dan Nicholas Spykman merupakan wawasan
gabungan yang banyak diikuti oleh ahli geopolotik / geostrategi dan
negarawan dalam menyusun kekuatan negara dewasa ini .
Geopolitik adalah kebijaksanaan dalm rangka mencapi tujuan nasional
dengan menfaatkan keuntungan letak geografis tersebut . Sedangkan
Geostrategi adalah kebijaksanaan dalam menentukan tujun-tujuan dan saranasarana
serta cara penggunan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan
nasional dengan menfaatkan kontelasi geografis negara .
1.Dasar pemirikan Historis dan Yuridis Formal : Perkembangan Konsep
Wwawasan Nusantara
UUD 1945 tidak menentukan batas-batas wilayah Republik Indonesia .
Teritorial -Zee en Maritime Kringen Ordonantie : lebar laut wilantai setyah
Hindia-Belanda adalah 3 mil di ukur dari garis rendah pulau. Asas nusantara
yang di terapkan itu memuaskan kepulauan Indonesia ke dalam satu kesatuan
yang bulat dan utuh .Pada tahun 1969 , pemerintah Indonesia mengeluarkan
pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200
m ,yang memuat pokok-pokok sebagai berikut :
1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat kontinen Indonesia adalah
milik eksekutif negara Republik Indonesia .
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas landas
kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan .
3. Jika tidak ada perjanjian garis batas ,maka batas landas kontinen
Indonesia ialah suatu garis yang ditarik di tengah – tengah antara pulau
terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga .
4. Tuntutan ( claim ) di atas tidak mempengaruih sifat dan sus perairan di
atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.
Agar jelas dalamni kita bahas hubungan ini kita bahas dulu beberapa hal yang
penting berkenaan dengan hukum laut .
Sejak berabad-abad yang lalu telah dikenal dua anggapan pokok mengenai
hak atas laut :
1 Res Nullius , yang beranggapan bahwa laut itu tidak ada yang
memiliki sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh sipa saja .
2. Res Communis ,yang menyatakan bahwa laut itu milik bersama
masyarakat dunia ,sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapa pun.
Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam perjuangan di dunia
internasional , namun sementara itu perjanjian berhasil diadakan :
1. Perjanjian RI-Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober
1969 mengenai landasan kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna ( Laut
Cina Selatan ) berlaku mulai tanggal 7 Novenber 1969 .
2. RI-Thailand ,di Bangkok tanggal 17 Desember 1971 mengenai
landasan kontinen Selt Malaka Utara dan Laut Andaman berlaku mulai 7
April 1972.
3. RI-Malaysia dan Thailand di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971
mengenai landasan kontinen Selat Malaka bagian Utara berlaku mulai
tanggal 16 Juli 1973 .
4. RI-Australia di Cambera tanggal 18 Mei 1971 mengenai penetapan
garis batas dasar laut tertentu
5. RI Singapura di Jkarta tanggal 25 Mei 1973 mengenai Batas garis Lut
6. RI –INDIA di Jakarta tanggal 8 Agustus mengenai garis batas landas
kontiutnen Laut Andaman
2 Dasar Pemikiran dari Segi Kepentingan Nasional
Sebagai bangsa yang telah menegara bangsa Indonesia selau berusaha
mempertahankan kelangsungan hidupnya pada bangsa Indonesia sekarang
Perhatikan kata – kata berikut : meja, jendela , bendera, bahasa , nirwana,
antariksa ,puasa ,aljabar,kudus, unsur, aspek,fakta,trayek, tahu, tongkang dll .
Kata-kata tersebut berasal dari bermacam-macam bahasa asing yang terserap
kedalam bahasa Indonesia .
3.Batas wilayah Indonesia
Batas Wilayah Perairan & Darat
Negara menurut poerwadarminta adalah persekutuan bangsa-bangsa di
suatu daerah yang tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh
pemerintah yang teratur.Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang
berbentuk Republik.Landasan Idielnya adalah pancasila & landasan
konstitusionalnya adalah UUD 1945.Negara Republik Indonesia adalah Negara
kepulauan ,sebuah Archipologis State.
Sesuai dengan hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun
1980,batas republik Indonesia dengan Negara lain,terdiri dari 3 jenis batas laut
yaitu:
1.Batas Laut Teritorial
2.Batas Landas Kontinen
3.Batas Zona Ekonomi Eksklusif
4.Aspek kehidupan
a.Latar belakang social budaya
Budaya atau kebudayaan , dalam arti etimologi adalah segala
sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia .Sosial budaya sebagai
salah satu aspek kehidupan nasional (disamping politik ,ekonomi,dan hankam)
adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola
tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara
anggota-anggotanya.
b.Tinjauan kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya
tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Demikian juga sejarah
Indonesia diawali dari Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada
diwilayah nusantara melalui kedatilan sriwijaya dan kerajaan majapahit. Kedua
kerajaan tersebut landasanya adalah wujudkan kesatuan wilayah ,meskipun
belum timbul semangat bernegara . Batas-batas wilayah RI merupakan warisan
kolonial hindia belanda,dimana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui
berdasarkan territorial Zee en Martitieme Ordonanti. Konsepsi Nusantara yg
dilandaskan pd semangat kekompakan mengacu pada konstekusi geografi RI
sebagai Negara kepulauan, dikukuhkan menjadi UU No 4/prp th 1960 yaitu:
1. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan
pedalaman Indonesia
2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
3. Periaran pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada
sisi alam dari garis dasar.
D. Landasan Wawasan Nusantara
1. Landasan Idiil
Landasan idiil Wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pelaksanaan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi serta isi
dan potensi yang dimiliki oleh wilayah nusantara.
2. Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional Wawasan Nusantara adalah Undang-
Undang Dasar 1945, karena undang-undang dasar itulah yang merupakan
konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
meliputi seluruh wilayah indonesia yang memiliki sifat serba nusantara
dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Isi (Content)
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan citacita
serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yakni:
1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan
perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan nasional.
3. Tata Laku (Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang
terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku bathiniah
mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa
Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan,
perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.
F. Arah Pandang Wawasan Nusantara
1. Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia
harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin
faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus
mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan
dalam kebhinekaan.
2. Arah Pandang ke Luar
Arah pandang ke luar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia
dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk
mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik
politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi
tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945.
G. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah sebagai Wawasan Nasional bangsa
Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh
rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan
dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional,
dengan demikian Wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam
menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi,
dorongan serta rambu-rambu, dalam menentukan segala kebijakan,
keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih
mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang
perorangan kelompok golongan suku bangsa atau daerah.
H. Implementasi Wawasan Nusantara
1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia menjadi pola pikir, pola
sikap, dan pola tindak dalam menghadapi, menyikapi, menangani berbagai
permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
a. Kehidupan Bidang Politik
Dalam kehidupan bidang politik, Wawasan Nusantara
diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis.
Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis berarti
membangun sistem kenegaraan yang tertata dan sejalan sesuai dengan
dinamika masyarakat Indonesia, seperti dibentuknya lembaga-lembaga
pemerintahan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
b. Kehidupan Bidang Ekonomi
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang
ekonomi diharapkan akan menciptakan tatanan ekonomi yang benarbenar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Pemahaman tersebut
mengandung konsekuensi, bahwa pembangunan ekonomi hendaklah
bertumpu kepada kekuatan rakyat dan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
c. Kehidupan Bidang Sosial Budaya
Dalam kehidupan sosial budaya, implementasi Wawasan
Nusantara akan menciptakan skap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau
kebhinekaan sebagai kenyataan hidup di sekitarnya dan sekaligus
sebagai karunia dari Sang Pencipta.
Oleh karena itu, Bangsa Indonesia diharapkan lebih mampu
menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedakan golongan dan status sosialnya.
d. Kehidupan Bidang Pertahanan Keamanan
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahaan
keamanan diharapkan akan menumbuhkan dan mengembangkan
kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Dari sinilah diharapkan warga
negara Indonesia siap menghadapi setiap ancaman yang
membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
Kesiapan warga negara Indonesia sesuai dengan jiwa bela
negaranya akan mengantisipasi setiap ancaman sekecil apapun yang
akan membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara dari
manapun datangnya. Tanpa jiwa bela negara, maka dimungkinkan
Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang akan selalu terpuruk
dan menjadi obyek pengaruh negara lain. Itu menggambarkan bahwa
Wawasan Nusantara akan mengarahkan warga negara Indonesia akan
sikap, faham, dan semangat kebangsaan yang tinggi sebagai jati diri
Bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Nasionalisme Indonesia.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Hubungan antara
Negara Indonesia dengan Bangsa-bangsa Lain di Dunia
a. Perhatian pada daerah frontier
Ada beberapa prinsip kebijaksanaan yang dapat dikembangkan
dalam mengatasi munculnya daerah frontier sebagai berikut:
1) Adanya perbaikan sistem sirkulasi di seluruh wilayah negara,
terutama pada daerah-daerah terpencil dan sepanjang daerah
perbatasan negara. Hal tersebut untuk menghilangkan rasa
keterpencilan atau rasa keterasingan sebagai masyarakat serta
meningkatkan efektivitas komunikasi antar golongan masyarakat
dan antar daerah di dalam wilayah Negara Indonesia. Di samping
itu, perbaikan sistem sirkulasi dapat menghilangkan efektivitas
pengawasan dan pengendalian masyarakat oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
2) Upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah terpencil
atau daerah perbatasan sesuai dengan potensi daerah tersebut.
Pembangunan ini diarahkan untuk mewujudkan percepatan
pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan juga diharapkan
memberi daya tarik baru yang mampu mengalihkan perhatian
masyarakat di daerah perbatasan dari tempat pertumbuhan di
negara-negara tetangga.
3) Upaya mnejalin kerjasama dalam bidang budaya, ekonomi dan
politik dengan negara tetangga yang berbatasan. Kerjasama ini
dimaksudkan untuk menumbuhkan pusat-pusat kehidupan yang
tidak merugikan bagi kedaulatan wilayah negara masing-masing.
b. Implikasi Hukum Laut Internasional dan Kaitannya dengan
Wawasan Nusantara
Hukum Laut Internasional (HLI) telah mengatur secara
internasional hubungan hak, kewenangan, dan kewajiban negara atas
laut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah daerah Indonesia. Kewajiban negara ini menjadikan
Bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah
yurisdiksi nasional yang sebagian besar berupa wilayah perairan atau
laut. Upaya Indonesia tersebut mendapatkan kesepakatan berdasarkan
UNCLOS tahun 1982 yang secara legal mendukung wilayah Indonesia
sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi Djuanda sesuai dengan
prinsip Wawasan Nusantara.
c. Pemanfaatan Ruang Dirgantara
Ruang dirgantara menurut pemanfaatannya dibagi menjadi dua
bagian, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara merupakan
ruang yang berada di atas wilayah suatu negara dengan batas-batas
tertentu. Sedangkan ruang antariksa merupakan ruang bebas yang
berada di atas ruang udara.
Upaya yang dapat dilakukan Negara Indonesia untuk
memanfaatkan ruang dirgantara di masa-masa mendatang dapat
menggunakan model sebagai berikut:
1) Pemanfaatan ruang dirgantara yang selalu dikaitkan dengan
kepentingan mempertahankankan kedaulatan dan keamanan
negara.
2) Pengembangan industri angkutan udara sipil beserta infrastrukturnya
yang berdaya saing global
3) Pengembangan kekuatan penegak kedaulatan dan penjamin
keamanan di ruang udara nasional.
BAB 3
KETAHANAN NASIONAL
A. Latar belakang, konsepsi, dan kondisi ketahanan nasional
1. Latar belakang
Ketahan nasional merupakan konsepsi yang dirumuskan dan
dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam membina kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketahanan
nasional juga bisa diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan untuk
mengembangkan kekuatan nasional, dan bisa mengatasi hambatan –
hambatan atau pun gangguan.
2. Landasan Ketahanan Nasional
a. Landasan Idiil yaitu pancasila sebagai dasar falsafah dan ideology
Negara.
b. Landasan Konstitusional yaitu kondisi ketahanan harus
berdasarkan UUD 1945.
c. Landasan Visional yaitu ketahanan nasional sebagai wawasan
nusantara.
3. Ketahanan Nasional sebagai Suatu Kondisi, sebagai Konsepsi dan
Model Berpikir
Ketahanan sebagai suatu kondisi yang memberikan gambaran tentang
keadaan agar bangsa dapat mempertahankannya. Sedangkan konsepsi
yang dimaksudkan adalah pemikiran suatu pengaturan dan
penyelenggaraan dan model berfikir yaitu memandang suatu aspek
kehidupan.
B. Pokok pokok Pikiran tentang Ketahan Nasional
1. Pendekatan Asta Gatra Yaitu kehidupan nasional yang melihat 8 gatra
yang saling mempengaruhi. Sebagai insane budaya, manusia menjalin
suatu hubungan antara lain : manusia dengan Tuhan, manusia dengan
cita-cita bersama, manusia dengan kekuasaan, dll. Unsure unsure
kekuatan : geografi, sumber alam, kapasitas industry, kesiapsiagaan
militer, penduduk, karakter nasional, semangat nasional, kualitas
diplomasi, dan kualitas pemerintahan.
2. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan
Kedua hal ini sulit dipisahkan maka ini harus diserasikan agar upaya
penciptaan
Kesejahteraan rakyat memerlukan suasana yang aman dan tertib.
3. Model Berfikir Komprehensif Integral
Yang berarti menyeluruh, dengan memandang, menyikapi, dan
berusaha menyelesaikan masalah yang timbul dengan memperhatikan
keterkaitan yang saling menyatu.
C. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
Nilai-nilai yang terkandung yaitu : madiri, dinamis, wibawa, dan
konsultasi serta kerjasama.
D. Aspek Alamiah dalam Ketahanan Nasional
1. Letak Geografis
Yang menunjukkan keterkaitan letaknya dengan lingkungan.
2. Kekayaan Alam
Merupakan segala sumber potensi alam yang terdapat di bumi,
laut, dan udara yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara.
3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk emiliki suatu kualitas untuk melaksanakan
pembangunan.
E. Aspek Sosial dalam Ketahanan Nasional
1. Aspek Ideologi
Yang dimsksud adalah manusia dalam kehidupannya yang
mempunyai satu gagasan dalam mewujudkan cita-cita danprinsipprinsip
suatu masyarakat.
a. Ideologi Dunia
Ada liberalism, komunisme, sosialisme, dan agama.
1. Ideology liberal
Yaitu kebebasan seluas-luasnya kepada setiap individu
untuk melaksanakan hak-haknya.
2. Ideology Komunis
Masyarakat yang dicita-citakan oleh ideology ini yaitu
masyarakat tanpa kelas atau sama rata sama rasa.
3. Agama sebagai Ideology
Kitab suci merupakan sumber hokum utama dalam suatu
Negara, karena adanya Tuhan.
b. Ideology Pancasila
Pancasila sebagai gambaran wujud dari cita-cita bangsa
Indonesia karena pancasila mempuanyi suatu garis besar yang
mengandung banyak makna didalamnya.
c. Ketahanan di Bidang Ideology
Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ideology tertentu
merupakan suatu ketahanan yang akan melawan dengan
pemikiran liberal serta harus relevan dengan system nilai sosial
dan budaya bangsa Indonesia.
2. Aspek Politik
a. Pengertian Politik
Politik bisa diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan
pembuatan, pelaksanaan, dan kebijakan.
b. Kehidupan Politik di Indonesia
Indonesia masih berpegang pada politik luar negeri yaitu bebas
aktif tapi tetap menegakkan prinsip dasar dalam Pembukaan
UUD 1945.
c. Ketahanan di Bidang Politik
Yang akan terwujud dengan adanya indicator :
1. Pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat.
2. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
3. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi.
4. Penegakan supremasi hokum sebagai pengendali bagi
pengajuan tuntutan.
3. Aspek Ekonomi
a. Ekonomi Secara Umum
Ekonomi adalah segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan.
Dalam memenuhi kebutuhan kita harus memproduksi suatu
barang dan mendistribusikannya.
b. Ekonomi Indonesia
Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia
berdasarkan UUD 1945 antar lain :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersana berdasarkan
asas kekeluargaan.
2. Cabang yang paling penting dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak adalah milik negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung adalah milik
Negara untuk kemakmuran rakyat.
c. Ketahanan di Bidang Ekonomi
Ini berkaitan dengan suatu dimensi yang meliputi :
a. Stabilitas Ekonomi
b. Tingkat integrasi Ekonomi
c. Ketahanan system ekonomi terhadap goncangan dari luar
system ekonomi
d. Margin of safety dari garis kemiskinan dan tingkat
pertumbuhan
e. Keunggulan kompetitif produk – produk ekonomi nasional
f. Kemantaban ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional
g. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global
d. Factor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang
Ekonomi
Factor tersebut yaitu :
a. Bumi dan sumber alam antara lain : Kemampuan dalam
pemanfaatan sepenuhnya, Adanya bencana, Struktur
ekonomi agraris, dan Impor bahan baku.
b. Tenaga kerja
c. Factor modal
d. Factor teknologi
e. Hubungan dengan ekonomi luar negeri.
f. Prasarana atau infrastruktur
g. Factor manajemen
4. Aspek Sosial Budaya
Aspek ini merupakan suatu gabungan yang saling berkaitan antar
manusia dan kebudayaan yang timbul.
a. Struktur Sosial di Indonesia
Struktur sosial di Indonesia sangat unik karena mempunyai
lapisan-lapisan kelompok sosial dari yang masyarakat miskin
sampai gedongan.
b. Kondisi Budaya di Indonesia
Kebudayaan di Indonesia sangat beraneka ragam karena adanya
berbagai keyakinan atau suku.
c. Ketahanan di Bidang Sosial Budaya
Adanya lapisan masyarakat sehingga membentuk suatu
integrasi yang mantab, walaupun banyak konflik tapi nilai
kesatuan masih ada.
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pokok-pokok pengertian tentang hankam
Bahwa Indonesia selalu menyelesaikan masalah dengan cara
damai.
b. Postur kekuatan hankam
Yang mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan
gelar kekuatan.
c. Ketahanan di bidang hankam
Merupakan kesiapsiagaan bela Negara yang berisi kemampuan
dan ketangguhan yang menjamin kelangsungan hidup bangsa
dankesinambungan dalam pembangunan nasional.
BAB 4
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. Pendahuluan
Tujuan nasional bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan
UUD 1945. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai dengan usaha
pambangunan bangsa dan usaha itu hanya mungkin dilaksanakan, apabila kondisi
politik nasional yang merupakan faktor lingkungan dari usaha pembangunan
berada dalam keadaan stabil, dalam arti sistem konstitusional dengan efektif,
demokrasi tumbuh dengan kuat,hukum berjalan dan dapat ditegakkan dengan
pasti.
Disamping itu tiap - tiap negara mempunyai suatu perangkat kepentingan
nasional yang secara akumulatif berpuncak pada kepentingan nasional utama.
Dalam pembukaan UUD 1945 dapat ditemukan beberapa kepentingan nasional
utama yaitu yang menyangkut kesejahteraan, keamanan, kecerdasan bangsa dan
hubungan internasional.
Kepentingan nasional tersebut dapat dijabarkan di dalam beberapa
kepentingan nasional di tiap – tiap bidang kehidupan nasional yang selanjutnya
dirumuskan menjadi beberpa sasaran nasional. Sasaran nasional hanya dapat
diwujudkan atau dicapai dengan politik dan strategi nasional.
B. Pengertian Politik dan Strategi Nasional
1. Politik
Politik (politics) adalah bermacam - macam dalam kegiatan dalam suatu
sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan –tujuan
dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu. Pengambilan keputusan
(decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyususunan skala prioritas
dari tujuan – tujuan yang telah dipilih itu.
Untuk melaksanakan tujuan – tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum
(publlic policies) yang menyangkut pengaturandan pembagian (distribution) atau
alokasi (allocation) dari sumber–sumber dan resources yang ada. Untuk
melaksanakan kebijakan tersebut, perlu dimiliki kekuatan (power) dan
kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama
maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses
tersebut.
Pengertian politik mengandung aspek – aspek negara (state), kekuatan
(power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), dan
pembagian (distribution), atau alokasi (allocation) (Budiarjo,1998:8-13).
a. Negara
adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi
yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang/suatu kelompok untuk mempengaruhi
tingkah laku orang/kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku.
Politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan
mempertahankan kekuasaan (power struggle). Power struggle ini mempunyai
tujuan yang menyangkut kepentingan seluluh masyarakat.
c. Pengambilan Keputusan
Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.
Sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai
keputusan itu tercapai.
d. Kebijaksanan Umum
adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau
kelomok politik dalam usaha memilih tujuan – tujuan dan cara – cara
untukmencapai tujuan – tujuan itu.
e. Pembagian
Pembagian atau alokasi adalah pembagian atau penjatahan dari nilai nilai
dalam masyarakat. Politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai – nilai
secara meningkat.
Dalam buku ini politik diartikan segala hal yang berkenaan dengan
bagaimana kebijakan itu disusun dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan.
2.Politik Nasional
Politik nasional adalah azas, haluan, usaha, kebijaksanaan, dari negara
dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan membina dan menggunakan potensi
nasional, sumber daya nasional dan sarana serta prasarana nasional.
Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi
landasan serta arah baik penyusunan konsep strategi nasional. Kebijaksanaan
nasional merupakan manifestasi dan upaya pencapaian tujuan nasional melalui
rumusan pokok kegiatan mencapai tujuan.
Politik nasional dalam perumusannya dibagi dalam tahap – tahap utama
yaitu: jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek. Politik nasional itu
meliputi:
a. Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meeninggikan,
dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah
mengalami kehinan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat – sifat
bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
b. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif anti imperalisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya, mengabdi, kepada kepentingan nasional dan
amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas
antarbangsa terutama bangsa - bangsa Asia Afrika dan negara – negara
non-aligned.
c. Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti
mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya
kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
d. Politik pertahanan – keamanan, yang bersifat defentif aktif dan diarahkan
kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usahausaha
nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman,
dan hambatan.
3.Strategi
Srategi berasal dari kata Yunani srategis yang diartikan sebagai the art of
the general atau seni dari para jenderal.
Dalam perkembangannya sekarang ini, arti strategi telah meluas jauh dari
artinya semula menjadi tanggung jawab dari seorang pimpinan.
4. Strategi Nasional
Strategi nasional adalah pelaksanaan dari politik nasional. Bentuk
pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional yang bersifat lebih konkrit baik
dari segi tempatt, waktu, bidang, biaya maupun pelaksanaannya. Strategi nasional
adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan - kekuatan
nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Dalam masa damai maupun perang
untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan politik nasional, maka
strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus kenyal dan dinamis
disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan disamping seni.
C. Tahap-tahap Pemikiran Strategi Nasional
1. Telaahan Strategi
adalah suatu kajian terhadap lingkungan yang akan berpengaruh kepada
strategi yang akan ditempuh.dalam menelaah lingkungan politik nasional ini perlu
diperhatikan beberapahal yang menyangkut:
a. Pembidangan : Politik nasional mencakup sektor-sektor ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.
b. Sasaran-sasaran masaing-masing bidang ditentukan sehingga tujuan politik
nasional dapat dicapai.
c. Pedoman nasional yang mencakup
1) Usaha pembiayaan
2) Pengadaan, pengembangan, pengarahan sumber-sumber material,
tenaga manusia dan kekuatan inmateriil
3) Pengerahan usaha dan tindakan diantara sikap umum terhadap
pengadaan modal, sikap dalam hal yang mengenai Hankamrata,
memelihara perdamaian dan lain sebagainya dengan menggunakan
prinsip-prinsip prioritasnya
4) Penentuan periode waktu
d. Sikap dan pendirian, menggariskan sikap dan pendirian terhadap masalahmasalah
nasional maupun internasional. Oleh karenanya sikap ini
seterusnya menjadi asas yang tidak dapat diabaikan.
e. Pengendalian perencanaan dituangkan dalam strategi nasional, seperti:
1) Sikap Indonesia terhadap masalah hankam dari Asia Tenggara
(Perang Indo-Cina), maupun perang terbatas/ketegangan yang
terjadi di dunia
2) Sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif terhadapberbagai
masalah dunia
3) Sikap Indonesia terhadap perkembamgan rumah tangga ekonomi
nasional dan masalah peranan ekonomi wilayah Asia Tenggara.
2. Perkiraan Strategi Nasional
Pada umumnya perkiraan strategi nasional terdiri dari:
a. Mempelajari lingkungan
b. Pengembangan sasaran alternatif dan secara bertindak
c. Analisis kekutaan
d. Batas waktu penilaian strategis
3. Tingkat Perencanaan
Untuk mencapai sasaran tersebut perlu disusun rencana dalam bentuk programprogram
yang meliputi:
a. Perencanaan jangka panjang
b. Perencanaan jangka menengah
c. Perencanaan jangka pendek
4. Anggaran dan Pembiayaan
Suatu strategi nasional harus dikembangkan tanpa mengabaikan strategi
anggaran, yaitu implikasi anggaran dalam hubungannya dengan ekonomi
nasional, dan keseluruhan prospek anggaran serta kebutuhan – kebutuhan yang
perlu didahului persiapannya dalam menunjang program-program nasional.
Umumnya faktor tersedianya biaya dan tenaga yang menentukan luasnya
suatu program nasional untuk dapat tidaknya dilaksanakan suatu cara bertindak
yang dipilih.
5. Data dan Informasi
Data tidak lain dari bahan-bahan untuk dapat informasi, atau dengan kata
lain mengolah data, mengungkapkan informasi-informasi tentang faktor-faktor
intern dan ekstern yang didapat dari organisasi, yang dinamis. Faktor – faktor
intern adalah faktorproduksi termasuk waktuyang dikuasai dalam suatu
organisasi, sehingga pembuat keputusan dapat mengetahui keseluruhan
kemampuan – kemampuan yang dimilikinya.
Faktor – faktor ekstern adalah semua tantangan yang dihadapi oleh
organisasi.
D. Politik Pembangunan Nasional, Manajemen Nasional, dan Implementasi
Otonomi Daerah
1. Politik Pembangunan Nasional
Politik nasional dewasa ini adalah politik pembangunan. Pelaksanaannya
harus melalui tahapan-tahapan pembangunan. Tahap yang satu harus jelas kaitan
dan fungsinya denagn tahap yang lain, tahap yang satu merupakan lanjutan dan
peningkatan tahap yang sebelumnya, serta tahap yang satu harus dapat menjadi
landasan yang kokoh untuk tahap berikutnya. Tahap pembangunan inilah yang
dituangkan ke dalam program pembangunan tahunan (Propeta) yang tujuannya
untuk memperbaiki taraf hidup lahiriah dan rokhaniah secara utuh dan serasi.
2. Manajemen Nasional
Sistem manajemen nasional merupakan suatu perpaduan dari tata nilai,
struktur dan proses, yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kekuatan,
daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan
daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan manajemen nasional:
a. Perumusan kebijakan (policy formulation)
b. Pelaksanaan kebijakan (policy implementation)
c. Penilaian hasil kebijakan (policy evaluation)
Unsur-unsur pokok simenas dalam bidang ketatanegaraan:
a. Negara sebagai “organisasi kekuasaan”
b. Bangsa Indonesia sebagai “pemilik negara”
c. Pemerintah sebagai “pengelola negara”
d. Masyarakat sebagai “unsur penunjang dan pemakai”
Unsur utama simenas secara strukturtural:
a. Tata Laksana Pemerintahan (TLP)
b. Tata Administrasi Negara (TAN)
c. Tata Politik Nasional (TPN)
d. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Pengambilan keputusan dalam proses simenas dilakukan oleh pihak yang
berwenang dalam TAN dan TLPyang keputusan tersebut bersifat otoritatif, yaitu
keputusan yang mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak. Keputusan yang
diambildidasarkan pada masukan (input) yang berasal dari TKM barupa aspirasi
dan diproses sehingga menghasilkan keluaran (output) berupa kebijakan
pemerintah yang otoritatif.
Simenas menjalankan beberapa fungsi dikelompokkan menjadi input yang
meliputi sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan
seleksi kepentingan. Fungsi pengambilan keputusan meliputi fungsi perencanaan,
pengendalian, dan penilaian. Sedangkan fungsi output meliputu fungsi pembuatan
aturan, penerapan aturan, dan fungsi penghakiman atau penyelesaian perselisihan.
3. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Daerah otonom adalah
kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Masalah otomi daerah diatur dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Berdasarkan UU
tersebut, kewenangan daerah kabupaten atau kota mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang-bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan di bidang lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,
system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi canggih yang strategis,
konservasi,dan standarisasi nasional. Kewenangan propinsi sebagai daerah
otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas
kabupaten dan kota serta kewenangan bidang tertentu lainnya.
Konsekuensi pemberian otonomi terutama adalah pembiayaan, karena
semua urusan yang telah diserahkan kepada daerah, pembiayaannya harus didanai
pemerintahan yang bersangkutan. Oleh Karena itu, muncullah UU no. 33 tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
E. Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Pengertian
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan unsure
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pendekatan
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup politik. teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up).
Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni:
a. Penyusunan rencana
b. Penetapan rencana
c. Pengendalian pelaksanaan rencana
d. Evaluasi pelaksanaan rencana
Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan
lengkap suatu rencana yang terdiri atas 4 langkah. Pertama, menyiapkan
rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan
terukur. Kedua, masing-masing instansi pemerintah menyediakan rancangan
rencana kerja dan berpedoman pada rancangan rencana kerja. Ketiga, melibatkan
masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan masing-masing jenjang
pemerintahan. Keempat, penyusunan akhir rencana pembangunan.
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum yang
mengikat semua pihak yang melaksanakannya. Pengendalian pelaksanaan rencana
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan data dan informasi untuk
menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.
Azas dan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
nasional. Adapun azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian
hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas
keterbukaan, azas proposionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjamin teciptanya integrasi, sinkronisai dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan
daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP merupakan rencana pembangunan nasional 20 tahunan. Penyusuna
RPJP dilakukan melalui urutan:
a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
b. Musyawarah perencanaan pembangunan.
c. Penyusunan rencana akhir rancangan rencana pembangunan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) atau Renstra
RJPM adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode
5 (lima) tahun. Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan
menggunakan rancangan rencana strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL)
dan berpedoman pada RPJP Nasional. RPJM Nasional ditetapkan dengan
Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik, sedang
Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kementrian/Lembaga, setelah
disesuaikan dengan RPJM Nasional.
4. Rencana Pembangunan Tahunan
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah adalah
dokumen untuk perencanaan nasional untuk periode 1 tahun.
F. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang
pembangunan nasional pada masa orde baru dituangkan dalam garis-garis besar
haluan negara(GBHN), sehingga GBHN saat itu berfungsi sebagai landasan
perncanaan pembangunan nasional. Ketetapan MPR tentang GBHN menjadi
landasan hukum presiden yang di jabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan
lima tahun (Repelita) dengan DPR selanjutnya bersama pemerintah menyusun
APBN.
Dokumen perencanaan pembangunan pada periode sekarang adalah rencana
pembangunan yang dituangkan dalam peraturan presiden RI No.7 tahun 2005
tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2004-2009,
yang ditetapkan tanggal 19 januari 2005.
1. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
a) Terwujutnya kehidupan mayarakat, bangsa, dan negara yang aman,
bersatu, rukun, dan damai
b) Terwujutnya masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung
tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia
c) Terwujutnya perekonomian Indonesia yang mampu menyediakan
kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan
pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
2. Misi Pembangunan Nasioanal
a) Mewujutkan Indonesia yang aman dan damai
b) Mewujutkan Indonesia yang adil dan demokratis
c) Mewujutkan Indonesia yang sejahtera.
3. Strategi Pokok Pembangunan Nasional
Strategi pokok pembangunan nasional :
a) Strategi penataan kembali Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk
menyelamatkan sisitem ketatanegaraan RI berdasarkan semangat
jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya suatu
negara kebangsaan RI yang meliputi pancasila, undang-undang
dasar 1945, tetap tegaknya NKRI dan tetap berkembangnya
pluralisme dan keberagaman dengan prinsip-prinsip bhinika tungal
ika.
b) Strategi pembangunan Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk
membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan wujud dari
amanat yang tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945, terutama
dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan
pembangunan yang kokoh.
4. Kaidah Pembanguanan
Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan nasioanal, maka
disusunlah agenda pembangunan nasional 2004-2009 yaitu :
a) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai, dengan sasaran
pokok:
1. peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar
kelompok masyarakat
2. pengembangan kebudayaan yang berlandasan pada nilainilai
luhur
3. peningkatan keamanan, ketertiban, dan penagulanagn
keriminaltas
b) Mewujutkan Indonesia yang adil dan demokratis, dengansasaran
pokok :
1. meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang tercemin
dari terciptanya sisitem hukum yang adil, konsekuen, dan
tidak diskriminatif
2. terjamninnya keadilan gender bagi peningkatan perempuan
dalam berbagai bidang pembangunan
3. meningkatnya pelayanan kepada masyrakat dengan
menyelenggarakan otonomi daerah dan pemerintah daerah
yang baik
4. meningkatnaya pelayanan birokrasi kepada masyarakat
5. terlaksananya pemilu 2009 secara demokrasi, jujur, dan adil,
dengan menjaga momentum konsuldasi demokrasi yang
sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004
c) Meningkatkan kesejateraan rakyat Indonesia dengan sasaran pokok :
1. menurunkannya jumlah penduduk miskin 8,2% tahun 2009
serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi
pengangguran terbuka 5,1% pada tahun 2009
2. berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari
meningkatnya peran pedesaan sebagai basis perumbuhan
ekonomi
3. meningkatkan kualitas manusia yang secara menyeluruh
tercermin dari membaiknya indek pembanguanan
manusia(IPM)
4. membaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolahan
sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutan prinsip
pembanguanan berkelanjutan
5. membaiki infra struktur yang ditunjukan oleh meningkatnya
kualiata dan kuatitas berbagi sarana penunjang
pembangunan.
5. Kaidah Pelaksanaan
Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional 2004-2009
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program hasil pemilu yang dilaksanakan
secara langsung 2004. RPJM nasional merupakan pedoman bagi kementerian atau
lembanga dalam menyusun Rencana Strategis kementria atau lembaga juga pada
pedoman bagi daerah untuk menyusun RPJM daerah.
Untuk itu ditentukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
a) Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non pemerintah,
pemerintah daerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha
berkewajiban untuk melaksanakan program-progaram dalam RPJM
nassional 2004-2009 dengan sebaik-baiknya.
b) Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non pemerintah
berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJM daerah yang
menjabarkan visi, misi, dsn program kepala daerah.
d) Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan
pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM
nasional 2004-2009 dengan renstra-Kl dan RPJM daerah.
e) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM nasional
2004-2009, kementerian perencanaan pembangunan nasional atau
badan perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk
melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM nasioanal

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar